Lingkarselatan.com, SUBANG: Pemkab Subang mengelar rapat koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2024, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Subang, Rabu (13/11)
Rakor tersebut dihadiri Kasatgas Korsup Wilayah II KPK RI Bapak Arief Nurcahyo dan Pj Bupati Subang Imran.
Pj. Bupati berharap dengan digelarnya rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tersebut akan banyak arahan terkait tata kelola pemerintahan dan keuangan, terlebih saat ini telah memasuki masa masa akhir penyusunan RKPD dan RAPBD 2025.
“Kita berharap banyak arahan terkait dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan yang ada di Subang ini, termasuk kita sekarang memasuki masa-masa akhir penyusunan RKPD 2025 dan RAPBD 2025 menjadi APBD tahun 2025,” tandas Imran dalam arahannya.
Kasatgas Korsup Wilayah II KPK RI, Bapak Arief Nurcahyo menyampaikan bahwa Subang harus berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Dirinya meminta agar niat yang baik, jangan sampai menjadi niat yang jahat.
“Berkaca dari pengalaman kita tahun sebelumnya, mari kita merubah dan mengingatkan niat kita. Jangan sampai niat yang baik menjadi niat yang jahat. Dan itu harus dimulai dari area perencanaannya, ” ujarnya.
Arief menjelaskan, bahwa kehadiran KPK di Subang bukanlah hal yang baru.
Ia juga menyampaikan kehadirannya tak lain untuk melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kehadiran kami disini untuk melanjutkan agenda pemberantasan korupsi di tahun-tahun sebelumnya. Karena bukan hal yang baru KPK datang ke Subang.” ungkapnya
Menurut Arief, ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang dapat diterapkan,pertama strategi pendidikan/edukasi, yang diharapkan ada mindset dan culture yang terbangun sehingga tidak ada lagi memiliki niat untuk melakukan tindakan korupsi.
Ke dua, strategi pencegahan, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Yang diharapkan tidak ada lagi celah untuk melakukan tindakan korupsi karena sistemnya sudah bagus.
“Dan ke tiga strategi penindakan, yang dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, ” jelasnya.
Arief juga menjelaskan bahwa ketiga strategi tersebut tidak akan berjalan apabila tidak adanya peran serta dari seluruh unsur pemerintah dan pengawasan dari masyarakat.
“Ketiga strategi ini tidak akan berjalan apabila tidak ada peran serta dari seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.”pungkasnya.
Turut hadir Kepala ATR/BPN Kantor Pertanahan Subang, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Camat, dan Para Kepala Bagian Setda (red)
Tinggalkan Balasan