Lingkarselatan.com, SUBANG- Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Kantor DPRD Subang diwarnai kericuhan saat masa pendemo berupaya masuk ke area Kantor DPRD untuk bertemu pimpinan dewan.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Subang menggelar aksi bertajuk “Indonesia Tercekik” Kamis (18/6)
Dalam aksinya, masa pendemo juga membentangkan sejumlah poster berisi penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan tuntutan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengusutan tuntas dugaan korupsi yang menyeret Badan Gizi Nasional (BGN).
Aksi mereka kian memanas saat massa berusaha untuk masuk ke area Gedung DPRD Subang dan merobohkan pagar gerbang kantor DPRD.
Tak lama kemudian, mereka juga membakar ban di depan gedung dewan sambil terus menyampaikan orasi sebagai bentuk kekecewaan karena tidak dapat menemui pimpinan DPRD setempat.Puluhan polisi dan petugas Satpol PP berjaga di depan pintu gerbang kantor dewan.
Koordinator aksi, Anas Ahmad Laduni yang juga menjabat sebagai Ketua HMI Subang, mengatakan bahwa berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Anas, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami menilai bahwa berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan pelaksanaannya benar benar menjawab kebutuhan rakyat dan tidak membebani keuangan negara di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan,” ujar Anas.
Annas menegaskan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Menurutnya, di tengah melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga kebutuhan pokok, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, pemerintah harus memastikan setiap program prioritas nasional yang menggunakan anggaran besar dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program strategis menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan negara benar benar berorientasi pada kepentingan publik,” katanya.
Selain persoalan ekonomi, Aliansi BEM Subang juga menyoroti pentingnya penegakan supremasi sipil dalam kehidupan demokrasi. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, hak menyampaikan aspirasi, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang.
Oleh karena itu, pihaknya mengutuk segala bentuk tindakan represif, intimidatif, diskriminatif maupun kriminalisasi terhadap masyarakat sipil dan peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai.
“Segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat sipil merupakan kemunduran demokrasi yang tidak boleh terjadi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengingatkan DPRD Subang agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara maksimal. Mereka meminta DPRD lebih aktif mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. (Red/*)
