Lingkarselatan.com, KARAWANG- Ekskalasi konflik di kawasan Timur Tengah mulai memberikan tekanan pada rantai pasok energi dan komoditas global, termasuk pupuk, situasi ini ditengarai turut memicu fluktuasi harga pupuk urea internasional serta gangguan distribusi dari sejumlah produsen utama dunia.
Merespons dinamika tersebut, PT Pupuk Kujang memperketat pengawasan operasional dan memastikan keandalan pabrik guna menjamin ketersediaan stok pupuk dalam negeri tetap terjaga.
Sebagai anak perusahaan Pupuk Indonesia (Persero) yang mengoperasikan fasilitas produksi urea di Jawa Barat, Pupuk Kujang menempatkan stabilitas operasional pabrik sebagai prioritas utama.
Direktur Utama Pupuk Kujang, Budi Santoso Syarif menyatakan, di tengah situasi global yang tidak menentu, prioritas utama Pupuk Kujang adalah menjaga performa pabrik Kujang 1A dan 1B agar tetap beroperasi maksimal tanpa kendala teknis.
“Karena stabilitas produksi adalah kunci utama agar kebutuhan petani tidak terganggu oleh dinamika harga di luar negeri,” kata Budi, Selasa, 7 April 2026.
Ihwal terbukanya peluang pasar ekspor akibat dinamika konflik di Timur Tengah, Pupuk Kujang menegaskan bahwa kebijakan niaga internasional dan strategi ekspor merupakan ranah Pupuk Indonesia sebagai holding.
Adapun peran Pupuk Kujang adalah sebagai penyokong ketersediaan stok melalui proses produksi yang efisien dan berkualitas.
Hingga awal April 2026, stok pupuk urea di wilayah distribusi Pupuk Kujang terdata sesuai dengan ketentuan pemerintah, Pengawasan ketat dilakukan mulai dari proses produksi di Cikampek hingga ke wilayah.
Berdasarkan pendataan hingga tanggal 6 April 2026, di wilayah Jawa Barat, stok pupuk urea bersubsidi mencapai 33.568,7 Ton. Adapun di Kabupaten Subang, stok pupuk urea bersubsidi mencapai 1.272,8 Ton.
“Dinamika pasar global memang sedang bergejolak, namun tugas utama kami adalah memastikan pabrik terus beroperasi dengan efisien dan andal,” kata Budi.
Budi menyatakan, langkah ini bisa dilakukan dengan baik karena dukungan pemerintah. Sebelumnya, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yudha Widya Putra telah menegaskan bahwa sektor pupuk adalah sektor prioritas dalam kebijakan alokasi gas bumi nasional.
“Kami terus berusaha memaksimalkan ketersediaan gas bumi sebagai bahan baku utama dan melakukan pemeliharaan preventif pada infrastruktur pabrik. Prioritas kami adalah kebutuhan pangan dalam negeri tidak boleh terimbas oleh gejolak luar negeri. Kami memastikan kebutuhan petani domestik adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegas Budi. (Red/*)